Pengertian dan Tujuan Kebijaksanaan Perdagangan Internasional

KEBIJAKSANAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
A. Pengertian dan Tujuan Kebijaksanaan Perdagangan Internasional
Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam mempengaruhi berlangsungnya perdagangan internasional. Dalam hal ini yang berkaitan dengan tindakan terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) dari pada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang/jasa.
Adapun tujuan dari kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara pada umumnya adalah :
(a) Autarki. Tujuan autarki bermaksud untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik maupun militer terhadap kegiatan ekonomi domestik. Jadi politik autarki benar-benar menutup hubungan ekonomi dengan pihak luar, sehingga tujuan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional.
(b) Meningkatkan kesejahteraan penduduk. Melalui kebijakan perdagangan internasional yang ditempuh suatu negara diharapkan dapat mendorong produksi maupun konsumsi dalam negeri.
(c) Proteksi. Tujuan ini untuk melindungi industri domestik dari persaingan barang/jasa impor.

B. Tarif Impor dan Kuota Impor
1. Jenis-Jenis Tarif Impor
Tarif impor adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi impor. Tarif impor jika ditinjau dari  mekanisme penghitungannya, ada beberapa jenis tarif, yaitu :
a). Tarif spesifik (specific tariff). Tarif jenis ini adalah tarif/pajak yang dikenakan sebagai beban tetap setiap barang yang diimpor (misalnya Rp.100 untuk setiap kg beras impor).
b). Tarif ad valorem (ad valorem tariff). Adalah pajak yang dikenakan berdasarkan angka persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (misalnya pembebanan tarif sebesar 10 % dari nilai setiap kg beras yang diimpor).
c). Tarif campuran (compound tariff). Adalah gabungan tarif spesifik dan tarif ad valorem. Misalnya, harga beras impor per kg Rp.1.500, jika jumlah beras impor sebanyak 1000 kg, maka berdasarkan tarif spesifik akan dikenakan sebesar Rp.100 x 1.000 kg = Rp.100.000. Kemudian berdasarkan tarif ad valorem, maka dikenakan sebesar 10 % dari nilai 1000 kg beras, yaitu 10 % x Rp.1.500.000 = Rp.150.000. Dengan demikian total tarif yang dibebankan sebesar Rp.100.000 + Rp.150.000 = Rp.250.000.  

2. Dampak tarif terhadap konsumsi dan produksi dalam negeri
Dampak yang ditimbulkan akibat pemberlakuan tarif dapat dibahas melalui gambar di bawah ini. Misalkan, negara A mempunyai fungsi penawaran atas barang x adalah Qs = 1,5P – 5 dan fungsi permintaan Qd = 70 – P, maka harga keseimbangan di negara A tanpa perdagangan luar negeri adalah :
1,5P – 5 = 70 – P
2,5P = 75
P = Rp.30/unit; dan Q = 40 unit
Jadi sebelum adanya perdagangan luar negeri harga x di negara A adalah Px = Rp.30/unit, dan jumlah x yang ditawarkan dan diminta di dalam negeri sebesar 40 unit. Bila negara A mengadakan hubungan perdagangan luar negeri tanpa pembebanan tarif, dan harga x di pasar internasional dimisalkan Px = Rp.10/unit, maka jumlah x yang diminta oleh konsumen negara A meningkat menjadi 60 unit. Di pihak lain, produsen barang x di negara A hanya akan menawarkan sebanyak 10 unit pada harga Px = Rp.10/unit, karena tidak mampu bersaing pada harga tersebut. Dengan demikian jumlah impor negara A atas barang x sebesar 50 unit (total konsumsi dalam negeri 60 unit dikurang jumlah yang ditawarkan produsen dalam negeri 10 unit).

Selanjutnya, dimisalkan terhadap barang x dikenakan tarif sebesar 50 % dari harga per unit, maka harga barang x di negara A naik menjadi Px = Rp.15/unit, sehingga konsumen negara A mengurangi permintaannnya menjadi 55 unit. Di pihak lain, produsen negara A pada harga tersebut menaikkan penawarannya menjadi 17,5 unit. Jumlah impor negara A atas barang x turun menjadi 37,5 unit (total konsumsi sebesar 55 unit dikurang total produksi dalam negeri sebesar 17,5 unit).

Berdasarkan ilustrasi di atas tampak bahwa perdagangan internasional tanpa tarif memberikan keuntungan bagi konsumen, yaitu dapat mengkonsumsi x dalam jumlah yang lebih banyak, karena harga yang lebih murah. Di pihak lain, produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor mengurangi produksinya (ada sebahagian produsen gulung tikar). Jadi dampak tarif terhadap konsumsi dalam negeri bersifat negatif, sedangkan terhadap produksi dalam negeri bersifat positif.

3. Biaya dan Manfaat Tarif
Telah diuraikan di atas bahwa tarif meningkatkan harga barang di negara pengimpor, sehingga konsumen negara pengimpor secara relatif merugi, sedangkan produsen di negara pengimpor memperoleh keuntungan. Jadi tarif membawa biaya sekaligus manfaat. Untuk menggambarkan biaya dan manfaat tarif, kita kembali menggunakan contoh pada gambar sebelumnya.

Berdasarkan gambar V.2, tampak bahwa dengan adanya tarif sebesar 50 % dari harga per unit barang x, surplus konsumen yang hilang adalah sebesar : 18,75 + 68,75 + 187,5 + 12,5 = Rp.287,5. Dari jumlah tersebut sebesar Rp.187,5 diterima oleh pemerintah dalam bentuk pajak impor, sebesar Rp.68,75 didistribusikan ke produsen, sedangkan sebesar 18,75 + 12,5 = Rp.31,25 merupakan biaya proteksi atau biaya bobot mati (deadweight loss) sebagai beban yang ditanggung oleh perekonomian secara keseluruhan. Biaya proteksi sebesar Rp.18,75 merupakan biaya yang timbul akibat adanya pengalihan sumber daya domestik dari produksi barang Y ke produksi barang x untuk keperluan ekspor. Biaya proteksi sebesar Rp.12,5 merupakan biaya yang timbul karena kenaikan tarif meningkatkan harga x (Px) secara relatif terhadap harga y (Py), dan menimbulkan distorsi atau gangguan terhadap pola konsumsi di dalam negeri.
3. Kuota Impor
Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah impor.  Kuota bisa berupa pembatasan kuantitas pasokan, misalnya sekian ton atau sekian unit per tahun, atau bisa juga berupa pembatasan nilai impor. Pembatasan impor biasanya diberlakukan dengan memberi lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan domestik untuk mengimpor suatu produk yang jumlahnya langsung dibatasi itu. Kuota impor dapat digunakan untuk melindungi sektor industri dalam negeri, sektor pertanian, atau neraca pembayaran suatu negara. Dampak kuota impor dapat diilustrasikan melalui gambar grafik V.3. Dalam kondisi perdagangan bebas, harga internasional yang berlaku untuk barang x adalah Px = Rp.10/unit, jumlah permintaan (konsumsi dalam negeri) sebesar 60 unit. Jika negara A sebagai negara pengimpor memberlakukan kuota impor yang hanya memperbolehkan impor x sebesar 37,5 unit (garis tebal a-b), maka harga x naik menjadi    Px = Rp.15/unit, sehingga konsumsi x di dalam negeri turun menjadi 55 unit, dan produksi dalam negeri meningkat menjadi 17,5 unit (sebelum ada kuota impor produksi dalam negeri sebesar 10 unit). Jadi pada dasarnya dampak kuota kuota impor sama dengan tarif impor.Dampak kuota impor terhadap perekonomian dalam negeri.

Perbedaan kuota impor dengan tarif impor muncul ketika terjadi pergeseran kurva permintaan dari D ke D1, yaitu fungsi permintaan penjadi Qd = 80 - P. Bila terjadi pemberlakukan tarif sebesar 50 % dari harga semula (Rp.10/unit), maka harga naik menjadi Rp.15/unit, tetapi pergeseran kurva permintaan dari D ke D1, tidak mengakibatkan kenaikan harga Px lebih dari Rp.15/unit, namun jumlah permintaan meningkat menjadi 65 unit, berarti ada tambahan impor sebesar garis terputus-putus b – c sebesar 10 unit. Bila kuota impor yang dikenakan, maka pergeseran kurva permintaan dari D ke D1, justru akan menaikkan harga dalam negeri lebih tinggi misalnya menjadi Px = Rp.20/unit. Oleh karena kuota impor telah ditetapkan sebesar 37,5 unit (garis tebal a’ – b’), maka dengan adanya pergeseran kurva permintaan dari D ke D1 dengan harga Rp.20/unit jumlah produksi dalam negeri meningkat menjadi 25 unit, sehingga konsumsi dalam negeri hanya meningkat menjadi 62,5 unit (jumlah produksi dalam negeri 25 unit ditambah kuota impor 37,5 unit).
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa perbedaan antara kuota impor dengan tarif impor adalah kenaikan permintaan pada kasus kuota impor sebesar 37,5 unit dalam contoh di atas dapat menaikkan harga dalam negeri jauh lebih tinggi bisa mencapai Px = Rp.20/unit. Kenaikan permintaan dalam kasus tarif impor sebesar 50 % (dengan jumlah impor sebesar 37,5 unit) tidak akan menaikkan harga dalam negeri lebih tinggi, harga dalam negeri hanya akan naik pada Px = Rp.15/unit.

C. Dumping.
Dumping adalah kebijakan perdagangan yang ditempuh oleh suatu negara dengan menjual barang ekspornya jauh lebih rendah di banding harga jual dalam negeri. Dumping dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yakni dumping terus menerus, dumping predator, dan dumping sporadis.

a. Dumping terus menerus (permanent dumping).
Jenis dumping ini biasa disebut sebagai praktek “banting harga” atau diskriminasi harga internasional (international price discrimination) adalah kecenderungan terus menerus dari sebuah perusahaan monopolis dalam negeri untuk memaksimalkan total keuntungannya dengan menjual suatu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasar dalam negeri, sedangkan harga yang diberlakukan untuk pasar-pasar di luar negeri sengaja ditetapkan lebih murah (karena ia harus bersaing dengan produk dari negara lainnya, yang mungkin produksinya lebih efisien, sehingga lebih murah dan kompetitif).

b. Dumping Predator (predatory dumping)
  Dumping predator adalah praktek penjualan komoditi di bawah harga atau harga yang jauh lebih murah di luar negeri di banding harga dalam negeri. Proses dumping predator ini hanya berlangsung untuk sementara, namun diskriminasi atau penciptaan selisih harganya sangat tajam, sehingga benar-benar dapat menggusur atau bahkan mematikan produksi pesaing dalam waktu singkat (oleh karena itu disebut predator). Begitu perusahaan pelakunya menguasai pangsa pasar yang lebih luas, maka ia akan segera meningkatkan harga ekspornya dan menghentikan dumping tersebut. Dumping predator seringkali ditempuh sebagai strategi untuk mengusir produk pesaing dari negara lain.

c. Dumping Sporadis (sporadic dumping)
Dumping sporadis adalah penjualan suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang sedikit lebih murah di banding harga dalam negeri., namun hal itu terjadi sekali-sekali saja, dan tujuannyapun sekedar untuk mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjadi tanpa menurunkan harga domestik. Jadi, niatnya sama sekali tidak untuk menindas atau mematikan produk pesaing.
Dalam beberapa kasus dumping permanen dan sporadis, keuntungan yang diperoleh konsumen dari harga yang lebih murah itu ternyata lebih besar di banding nilai kerugian yang dialami oleh sebahagian produsen dalam negeri. Jadi dumping tidak selamanya merugikan, bahkan sering pula menguntungkan (khususnya bagi konsumen), tetapi bagi produsen yang produknya tersaingi tentunya akan menanggung kerugian, sehingga mereka tidak mau mentolerir segala bentuk dumping.

D. Subsidi Ekspor
Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak atau bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan/atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor dari negara-negara lain dalam rangka memacu ekspor suatu negara (biasa disebut subsidi kredit ekspor). Subsidi ekspor biasa juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk dumping.
Dampak yang ditimbulkan akibat adanya subsidi ekspor dapat dibahas melalui gambar di bawah ini. Misalkan, negara A mempunyai fungsi penawaran atas barang x adalah Qs = 1,5P – 5 dan fungsi permintaan Qd = 70 – P, maka harga keseimbangan di negara A tanpa perdagangan luar negeri adalah : Py = Rp.30/unit; dan Qy = 40 unit.
Dampak subsidi ekspor terhadap perekonomian dalam negeri.
Gambar di atas menunjukkan bahwa keseimbangan dalam negeri tanpa hubungan perdagangan internasional adalah pada harga Py = Rp.30/unit dengan kuantitas Qy = 40 unit. Dalam kondisi perdagangan bebas tanpa subsidi ekspor harga internasional Py = Rp.35/unit dan kuantitas yang ditawarkan Qy = 47,5 unit. Dari 47,5 unit tersebut sebanyak 35 unit dikonsumsi di dalam negeri dan 12,5 unit di ekspor ke luar negeri. Ketika pemerintah negara tersebut memberikan subsidi kepada eksportir sebesar 10 rupiah per unit, maka harga dalam negeri meningkat menjadi Py = Rp.45/unit, produsen meningkatkan produksinya, sementara konsumen dalam negeri menurunkan konsumsinya dari 35 unit menjadi 25 unit. Kenaikan harga dalam negeri terjadi karena produsen sebagai eksportir barang y meningkatkan ekspornya dari 12,5 unit menjadi 37,5 unit (total produksi 62,5 unit dikurang konsumsi dalam negeri 25 unit), yang mengakibatkan jumlah barang y di dalam negeri berkurang, sehingga harganya naik. Di sisi lain konsumen luar negeri tetap membayar dengan harga Py = Rp.35/unit.
Berdasarkan ilustrasi di atas, tampak bahwa subsidi ekspor mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam negeri, sementara produsen dalam negeri memperoleh keuntungan berupa kenaikan harga dalam negeri dan meningkatnya jumlah ekspor.  Kerugian yang dihadapi oleh konsumen dalam negeri adalah sebesar a’ + b’ = Rp.300, sedangkan keuntungan yang diperoleh produsen dalam negeri adalah sebesar  a’ + b’ + c’ = Rp.550. Selanjutnya pemerintah sebagai pemberi subsidi ekspor memikul beban sebesar b’ + c’ + d’ = Rp.375. Biaya proteksi atau biaya bobot mati (deadweight loss) akibat subsidi ekspor yang ditanggung perekonomian negara pengeskpor adalah sebesar b’ + d’ = Rp.125.

E. Bentuk-bentuk proteksi lainnya
Selain kebijakan-kebijakan perdagangan yang merupakan penghambat perdagangan bebas, masih ada beberapa hambatan perdagangan, di antaranya adalah :
a. Pembatasan ekspor “secara sukarela” (VERs – Voluntary Export Restraints).
Konsep VERs mengacu pada kasus di mana pengimpor mendorong atau bahkan memaksa negara lain untuk mengurangi ekspornya secara rela. Biasanya, permintaan untuk membatasi ekspor dibarengi dengan ancaman bahwa negara pengimpor tersebut akan melakukan hambatan perdagangan yang lebih keras lagi. Adapun alasannya adalah,m impor tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan sektor tertentu.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan pembatasan ekspor secara sukarela sama dengan dampak yang ditimbulkan oleh pemberlakukan kuota impor (oleh karena itu, dampak-dampak VERs dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kuota impor), kecuali bahwa pembatasan ekspor itu dilakukan oleh negara pengekspor tanpa tekanan dari negara pengimpor, maka keuntugan monopoli akan diperoleh negara pengekspor lainnya.

b.  Berbagai bentuk ketentuan teknis, administratif dan berbagai macam peraturan yang menghambat perdagangan (impor).

Kelancaran hubungan perdagangan antar negara dapat pula dipersulit oleh berbagai bentuk peraturan teknis, standar kesehatan yang terlalu kaku, prosedur administratif yang terkadang mengada-ada.
Instrument proteksi yang relatif terselubung lainnya adalah persyaratan kandungan lokal (local content requirement) yang mensyaratkan bagian-bagian tertentu dari suatu produk secara fisik harus dibuat di dalam negeri, atau menggunakan bahan baku dan komponen setempat, di mana bagian dari kandungan lokal itu dinyatakan dalam unit-unit fisik., atau persyaratan ditetapkan dalam satuan nilai yang mensyaratkan sekian persen dari harga jual produk yang bersangkutan harus bersumber dari elemen atau bahan baku dengan nilai tambah domestik. Instrumen lainnya berupa kebijakan mengutamakan produk dalam negeri, pajak-pajak perbatasan.

F. Argumen-Argumen Tentang Proteksi
    Beberapa argumen tentang perlunya dilakukan proteksi :
a. Argumen tenaga kerja murah
Salah satu argumen yang paling ekstrim mengenai perlunya dilakukan proteksi terhadap sektor-sektor ekonomi dalam negeri terhadap tekanan persaingan impor adalah bahwa pemberlakuan hambatan-hambatan perdagangan merupakan suatu hal yang wajar dan diperlukan guna melindungi tenaga kerja domestik dari tekanan persaingan produk impor yang menggunakan tenaga kerja murah. Landasan argumen ini sesungguhnya sangat lemah, karena sekalipun tingkat upah tenaga kerja dalam negeri tinggi bila dibandingkan tenaga kerja di negara lain, biaya tenaga kerja dalam negeri bisa saja dibuat lebih rendah asalkan produktivitasnya cukup tinggi. Selama produktivitas tenaga kerja dalam negeri lebih unggul dari pada produktivitas tenaga kerja di negara lain, maka menjadi lebih rendahnya upah tenaga kerja di negara lain tidak menjadi maasalah bagi produsen dalam negeri. Bahkan kalaupun produktivitas tenaga kerja dalam negeri ternyata sulit mengalahkan produktivitas tenaga kerja negara lain, maka hubungan dagang yang saling menguntungkan masih dapat terselenggara atas dasar keunggulan komparatif, sehingga proteksi itu tidak perlu diberlakukan. Artinya negara yang memiliki tenaga kerja murah itu, hendaknya dibiarkan melakukan spesialisasi produksi dan eskpor atas komoditi-komoditi yang padat karya, sedangkan perekonomian dalam negeri yang lebih dapat mengandalkan faktor produksi lainnya (misalnya modal), dapat melakukan spesialisasi pula dalam produksi ekspor komoditi yang padat modal.

b. Argumen “Tarif Ilmiah”.
Argumen ekstrim lainnya mengenai perlunya diberlakukan proteksi mengacu pada apa yang disebut sebagai “tarif ilmiah” (scientific tariff). Hal ini adalah tingkat tarif yang perlu diterapkan agar harga produk-produk impor sama dengan harga-harga dalam negeri agar memungkinkan bagi produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produsen dari negara lain (itu saja ilmiahnya). Namun jika apa yang disebut sebagai tarif ilmiah itu benar-benar diberlakukan, maka selisih harga internasional yang menjadi dasar berlangsungnya perdagangan antara negara akan berkurang atau bahkan lenyap, sehingga akan lenyap pula hubungan ekonomi antar negara tersebut dengan segala keuntungannya. Sampai di sinipun kita sudah akan melihat bahwa argumen yang mengaku dirinya ilmiah ini justru tidak memiliki aspek ilmiah yang berarti.

c. Argumen Ketenagakerjaan (employment argument)
Argumen ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa proteksi perlu diberlakukan demi mengurangi pengangguran dalam negeri.

d. Argumen Neraca Pembayaran (balance of payment argument)
  Argumen neraca pembayaran menyatakan bahwa proteksi itu perlu diberlakukan demi mengatasi defisit neraca pembayaran suatu negara (yakni kelebihan pembayaran suatu negara kepada pihak luar negeri dari penerimaannya dari pihak luar negeri).
Argumen c dan d sama-sama berkeyakinan bahwa jika sebahagian produk impor digantikan dengan produksi dalam negeri, maka dengan sendirinya devisa bisa dihemat (defisit neraca pembayaran teratasi) dan akan tercipta sejumlah lapangan kerja baru (sehingga pengangguranpun ikut teratasi). Namun kedua argumen tersebut sama-sama mengandung kelemahan yang fatal, yakni melalaikan kemungkinan terjadinya tindakan balasan dari negara lain. Hal ini berkaitan dengan teori mengenai kecenderungan setiap negara untuk memetik keuntungan atas pengorbanan negara lain (beggar-thy-neighbor). Teori ini menyatakan bahwa begitu suatu negara memberi proteksi bagi produsen dalam negerinya, maka negara-negara lain yang merasa dicurangi akan melakukan hal yang sama sehingga pada akhirnya semua pihak akan dirugikan akibat hilangnya hubungan perdagangan di antara mereka.
Seandainya sebuah negara memberlakukan proteksi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dalam negeri atau mengatasi defisit neraca pembayaran, maka tindakan tersebut lambat laun akan dibalas atau ditiru oleh negara-negara lain, sehingga pada akhirnya angka penganggurannya justru menjadi lebih tinggi dan angka defisit neraca pembayarannya menjadi lebih besar. Jika masing-masing negara melakukan tindakan destruktif seperti ini, maka pada akhirnya tidak akan ada pihak yang untung bahkan semuanya akan mengalami kerugian. Lagi pula menurut ilmu ekonomi internasional, masalah pengangguran dalam negeri dan defisit neraca pembayaran itu bukan merupakan sasaran kebijakan perdagangan. Setiap negara yang ingin mengatasi masalah pengangguran dan defisit neraca pembayaran, maka harus bertumpu pada kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang tepat.
 e. Argumen Industri Bayi (infant industry argument)
Pada dasarnya argumen ini menyatakan bahwa proteksi perlu diberlakukan dalam rangka melindungi industri-industri dalam negeri yang masih bayi atau baru saja tumbuh, yang jika tidak diberi proteksi ia akan menghadapi tekanan kompetisi produk-produk impor. Bila keadaan tersebut dibiarkan, pada akhirnya industri dalam negeri yang baru tumbuh tersebut pada akhirnya harus menghentikan kegiatannya.
Argumen infant industri menjelaskan bahwa setiap negara biasanya memiliki potensi keuntngan komparatif dalam komoditi tertentu, namun karena terbatasnya teknologi dan tingkat output pertamanya, sektor industri yang menghasilkan komoditi tersebut sulit sekali berkembang, karena pada awal berdirinya ia sudah harus bersaing secara ketat dengan para produsen asing yang sudah jauh lebih mapan. Untuk mengatasi masalah tersebut, argumen ini menegaskan perlunya pemberian proteksi perdagangan secara temporer (untuk sementara), demi membangun dan mengembangkan sektor-sektor industri dalam negeri yang masih sangat muda dan rapuh itu sampai ia cukup mapan dan mampu untuk bersaing. Jadi meskipun menganjurkan proteksi, argumen ini memberi batasan waktu. Ketika industri yang diberi proteksi sudah dianggap cukup mapan dan mampu bersaing, maka proteksi terhadapnya harus dicabut. Pengertian mapan di sini adalah bahwa sektor industri dalam negeri tersebut secara umum sudah mampu bersaing, sudah mampu mencapai skala ekonomis tertentu, dan dapat memanfaatkan potensim keunggulan komparatif jangka panjang yang dimiliki oleh perekonomian negara yang bersangkutan. Sampai di sini, argumen ini tampak sepenuhnya logis. Namun sesungguhnya ada beberapa kelemahan dari argumen ini :
Pertama, agar sektor industri dalam negeri tersebut dapat mapan dan mampu bersaing dengan produsen-produsen asing, maka sejak awal ia harus memiliki tingkat keuntungan yang relatif besar dan untuk itu ia harus memasang harga yang cukup tinggi bagi para konsumen dalam negeri. Selama industri dalam negeri tersebut belum mapan, maka konsumen dalam negerilah yang memikul biaya berupa tingginya harga produk. Kedua, Agar konsumen dalam negeri tidak tertarik untuk beralih ke produk saingan negara lain, maka dengan sendirinya pemerintah harus memberi proteksi yang lebih tinggi lagi. Dalam kenyataanya sektor-sektor industri dalam negeri yang memperoleh berbagai macam keistimewaan dalam berbagai macam proteksi itu justru menjadi manja dan tidak terdorong untuk segera memperbaiki kinerjanya. Sebagai akibatnya terciptalah inefisiensi yang hanya akan menggorogoti kapabilitas perekonomian di negara yang bersangkutan.
Argumen infant industri pada dasarnya lebih cocok bagi negara-negara berkembang (di mana pasar modalnya belum berfungsi secara memadai, di banding bagi negara-negara maju). Bagi negara-negara maju argumen yang cocok tentang pentingnya proteksi adalah argumen kebijakan perdagangan strategis
.
Kebijakan perdagangan strategis.
Kebijakan perdagangan strategis pada dasarnya adalah argumen yang mendukung pemberlakuan tarif. Menurut argumen ini sebuah negara, dapat menciptakan keuntungan komparatif (melalui pemberlakuan proteksi dagang untuk sementara, pemberian subsidi, pemberian keringanan pajak dan pengadaan program-program kerja sama antara pihak pemerintah dengan sektor-sektor atau industri tertentu) dalam bidang industri berteknologi tinggi yang paling berpotensi menjadi andalan perekonomian secara keseluruhan di masa-masa mendatang. Sektor-sektor industri yang dimaksudkan adalah industri yang berteknologi tinggi. Apabila industri tersebut berhasil, maka menimbulkan  efek ekonomis eksternal. Para penganjur kebijakan perdagangan strategis mengatakan bahwa apabila suatu negara mengembangkan industri-industri andalan, maka ia akan memperoleh efek ekonomis eksternal yang sangat besar sehingga pertumbuhan ekonominya di masa-masa mendatang akan lebih terjamin. Jadi pada dasarnya argumen kebijakan perdagangan strategis, tampaknya cocok untuk negara-negara maju yang memiliki kapabilitas dasar dalam mengembangkan sektor-sektor industri berteknologi tinggi.  Dalam kenyataannya, setiap negara, apakah itu negara maju atau negara berkembang, sampai batas tertentu berusaha mengembangkan industri berteknologi tinggi.

G. Perjanjian Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT – General Agreement on Tarif and Trade)

GATT merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 yang ditandatangani oleh 23 negara dengan tujuan mempromosikan hubungan perdagangan internasional yang lebih bebas melalui rangkaian negosiasi atau perundingan perdagangan multilateral.  Melalui markas besarnya di Jenewa – Swiss, GATT berusaha merangkul sebanyak mungkin negara untuk duduk bersama guna menurunkan tingkat tarif secara serentak. Menurut catatan terakhir hingga saat ini sudah 117 negara (termasuk Amerika Serikat dan semua negara besar, kecuali bekas Uni Soviet dan Cina)  masuk sebagai anggota atau pihak penandatangan GATT. Di samping itu ada 24 negara lainnya yang mengakui yurisdiksi GATT dalam bidang-bidang tertentu saja. Dewasa ini lebih dari 90 % perdagangan internasional dilangsungkan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh GATT.
Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, GATT bertumpu pada tiga prinsip dasar sebagai berikut :
1). Prinsip non diskriminasi. Prinsip ini mengacu pada kewajiban setiap negara untuk menerima prinsip negara – paling – pavorit untuk semua negara tanpa kecuali dan tanpa syarat. Artinya setiap negara sejauh mungkin harus memperlakukan semua negara secara sama. Apa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain harus sebanding dengan apa yang diterimanya dari negara tersebut. Inilah sesungguhnya pengertian negara – paling – pavorit. Satu-satunya pengecualian dari prinsip ini adalah masih dibenarkan pembedaan tarif dalam kasus intergrasi ekonomi, di mana sesama anggota menetapkan tarif yang lebih rendah dibanding tarif yang mereka berlakukan untuk pihak luar (non anggota suatu persekutuan ekonomi).  Dalam hubungan perdagangan antara sebuah negara dengan negara lain yang pernah menjadi koloni atau daerah jajahan (daerah bekas koloni biasanya memperoleh akses istimewa). Dalam kondisi itulah tindakan-tindakan yang berbau diskriminatif (yakni pembedaan tarif dan akses pasar) masih bisa ditolerir.
2). Penghapusan semua bentuk hambatan perdagangan non tarif (misalnya kuota), kecuali untuk produk-produk pertanian yang diakui rentan terhadap tekanan harga internasional. Bagi negara-negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya juga masih dibenarkan untuk memberlakukan hambatan non tarif.
3). Konsultasi. Artinya dalam mengatasi setiap masalah atau konflik semua negara anggota GATT dihimbau untuk menempuh jalan negosiasi secara damai. Perang tarif atau tindakan balas-membalas sejauh mungjkin dihindari.
Pada bulan Desember 1993, seri terakhir negosiasi perdagangan multilateral dalam kerangka GATT, yakni Putaran Uruguay berhasil diselesaikan. Namun perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay dinyatakan selesai pada tanggal 15 April 1994, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1995. Penandatanganan Putaran Uruguay termasuk juga adanya persetujuan pembentukan World Trade Organization (WTO) sebagai pengganti GATT sebagai pelaksana seluruh hasil perundingan Putaran Uruguay, diharapkan perdagangan dunia menjadi lebih bebas, adil dan transparan pada masa-masa mendatang.
Adapun beberapa kesepakatan penting yang dicapai dalam Putaran Uruguay antara lain adalah sebagai berikut :
1). Soal tarif. Negara-negara anggota sepakat untuk menurunkan tarif yang selama ini masih diberlakukan untuk produk-produk industri dari rata-rata 4,7 persen menjadi 3 persen, sedangkan proporsi produk yang dibebaskan dari tarif akan ditingkatkan dari 20 – 22 persen menjadi 40 – 45 persen. Tarif untuk beberapa sektor tertentu dihapuskan sama sekali, misalnya untuk sektor farmasi, perlatan konstruksi, perlengkapan medis, produk-produk kertas dan baja.
2). Soal kuota. Negara-negara peserta sepakat untuk menggantikan kuota yang selama ini masih diterapkan terhadap impor pertanian, tekstil dan pakaian jadi dengan tarif restriktif lebih rendah yang tingkatannya akan diturunkan secara bertahap dalam periode sepuluh tahun. Sementara itu tingkat tarif untuk produk-produk pertanian juga akan diturunkan hingga 24 persen bagi negara-negara berkembang, dan hingga 36 persen di negara-negara industri, sedangkan tarif untuk tekstil akan dikurangi hingga 25 persen.
3). Soal tindakan anti dumping. Diputuskan ketentuan-ketentuan yang lebih tegas dan cepat untuk mengatasi perselisihan yang bersumber dari penggunaan undang-undang anti dumping di banyak negara, meskipun GATT tidak dapat melarang sepenuhnya penggunaan undang-undang seperti itu.
4). Mengenai subsidi. Volume ekspor pertanian yang disubsidi akan dikurangi hingga 21 persen dalam periode selama enam tahun. Sedangkan subsidi pemerintah untuk kegiatan-kegiatan riset industri yang bersifat penelitian dasar dibatasi hingga 50 persen dari total biaya untuk riset terapan.
5). Mengenai ketentuan pengaman khusus (safeguard). Negara-negara yang masih dimungkinkan untuk meningkatkan tarif atau memberlakukan restriksi perdagangan tertentu guna meredam lonjakan impor yang diperkirakan dapat memukul industri domestik. Namun negosiasi Putaran Uruguay sepakat untuk melarang setiap negara untuk menerapkan standar-standar kesehatan dan keamanan produk secara sepihak kecuali hal tersebut didasarkan dengan bukti-bukti ilmiah yang jelas dan bukannya sekadar kedok untuk membatasi impor. Misalnya sebuah negara boleh saja menolak impor daging sapi jika ia dapat membuktikan bahwa daging sapi tersebut berasal dari ternak yang dikembangkan dengan aneka hormon non alamiah hingga konsumsinya bisa membahayakan kesehatan manusia.
6). Mengenai hak cipta dan hak milik intelektual (intellectual property rights). Perjanjian yang tercapai memberikan perlindungan 20 tahun untuk setiap paten dan hak cipta, namun terdapat pula ketentuan pelonggaran berupa pembebasan pembayaran royalti selama 10 tahun untuk sektor industri farmasi, khusus bagi negara-negara berkembang.
7). Mengenai perdagangan sektor jasa. Pemerintah USA pada akhirnya gagal untuk memperoleh akses pasar di Jepang, Korea Selatan dan di berbagai negara berkembang lainnya. Ini berarti keinginan USA agar bank-bank dan perusahaan asuransinya dapat bergerak bebas di negara-negara tersebut belum dapat terwujud. Di samping itu delegasi USA juga gagal memaksa Perancis dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk menghapuskan hambatan-hambatan bagi masuknya film-film dan program-program televisi dari USA secara bebas.
8). Mengenai industri lainnya pada umumnya. USA dan negara-negara Eropa sepakat untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pembatasan subsidi pemerintah bagi para produsen pesawat terbang sipil, pembukaan pasar jasa telepon jarak jauh, dan pembatasan subsidi bago para produsen baja yang sebelumnya banyak diberikan oleh negara-negara Eropa. USA juga mengisyaratkan niatnya untuk terus melanjutkan negosiasi bagi dilaksanakannya pembukaan lebih jauh pasar semi konduktor komputer (chips) di Jepang.
9). Mengenai aspek-aspek investasi yang berkenaan dengan perdagangan (TRIMs, Trade-Related Investment Measures). Negara-negara peserta Puratan Uruguay sepakat untuk menghilangkan berbagai persyaratan bagi para investor asing (misalnya di sektor otomotif) untuk membeli suku cadang lokal, atau mengadakan ekspor senilai impornya.
10). Rencana pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO). Negara-negara peserta Putaran Uruguay juga sepakat untuk segera menggantikan sekretariat GATT dengan sebuah lembaga baru yang cakupannya lebih luas dan dengan wewenang lebih besar, yaitu WTO yang akan bermaskar di Jenewa. WTO akan memiliki wewenang untuk tidak hanya mengawasi perdagangan terhadap produk-produk industri tetapi juga untuk mengontrol perdagangan komoditi pertanian dan jasa. WTO juga memiliki mekanisme baku dalam menyelesaikan setiap perselisihan dagang yang keputusan finalnya akan ditentukan melalui pemungutan suara. Untuk kasus tertentu diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota untuk menentukan pihak pemenangnya.

H. Rangkuman
1. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan yang ditempuh oleh suatu negara dalam mempengaruhi berlangsungnya perdagangan internasional melalui rekening yang sedang berjalan (current account) dari pada neraca pembayaran internasional.
 2. Tujuan dari kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara pada umumnya adalah : (a) Autarki, (b) Meningkatkan kesejahteraan penduduk, (c) Proteksi.
3. Perdagangan internasional tanpa tarif memberikan keuntungan bagi konsumen, yaitu dapat meningkatkan konsumsi dengan harga yang lebih murah. Di pihak lain, produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor mengurangi produksinya (ada sebahagian produsen gulung tikar).
4. Biaya yang timbul dengan adanya tarif adalah hilangnya surplus konsumen, biaya proteksi atau biaya bobot mati (deadweight loss) sebagai beban yang ditanggung oleh perekonomian secara keseluruhan. Manfaat tarif adalah berupa penerimaan oleh pemerintah dalam bentuk pajak impor dan adanya surplus produsen domestik.
5. Pada hakekatnya kuota impor sama dengan tarif impor yang tujuannya membatasi masuknya produk-produk asing yang dapat menyaingi produk domestik. Perbedaan antara keduanya adalah kenaikan harga dalam negeri yang disebabkan oleh kuota impor lebih tinggi di banding tarif impor.
6. Dumping adalah kebijakan perdagangan yang ditempuh oleh suatu negara dengan menjual barang ekspornya jauh lebih rendah di banding harga jual dalam negeri. Jenis-jenis dumping terdiri atas : (a) permanent dumping, (b) predatory dumping, (c) sporadic dumping.
7. Subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak atau bantuan subsidi kepada eksportir/calon eksportir nasional, dan/atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor dari negara lain dalam rangka memacu ekspor negara yang bersangkutan. Subsidi ekspor biasa juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk dumping.
8. Proteksi lainnya dapat berbentuk : pembatasan ekspor secara suka rela, dan pembatasan yang berbentuk teknis, administratif dan peraturan yang ketat.
9. Beberapa argumen yang mendukung perlunya dilakukan proteksi adalah : (a) argumen tenaga kerja murah, (b) argumen tarif ilmiah, (c) argumen ketenagakerjaan, (d) argumen neraca pembayaran, (e) argumen industri bayi dan (f) argumen kebijakan perdagangan strategis.
10. GATT merupakan sebuah organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan hubungan perdagangan internasional yang lebih bebas melalui rangkaian negosiasi atau perundingan perdagangan multilateral. Dalam perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay dinyatakan selesai pada tanggal 15 April 1994, dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1995, juga sekaligus persetujuan pembentukan World Trade Organization (WTO) pengganti GATT sebagai pelaksana seluruh hasil perundingan Putaran Uruguay yang memeiliki wewenang lebih luas dalam mengawasi perdagangan dunia agar menjadi lebih bebas, adil dan transparan.

I. Soal-soal Latihan
1. Kemukakan pengertian dan tujuan kebijaksanaan perdagangan internasional.
2. Kemukakan dan jelaskanlah jenis-jenis tarif impor.
3. Jelaskanlah dampak yang ditimbulkan oleh tarif impor bagi perekonomian dalam negeri dengan menggunakan gambar grafik.
4. Bila diketahui fungsi penawaran barang X di negara A adalah Q = 1,5P – 100 dan fungsi permintaannya adalah Q = -0,5P + 400. Tentukanlah harga dan kuantitas keseimbangan barang X di negara A (dalam kondisi tanpa hubungan perdagangan).
    Apabila negara A membuka hubungan perdagangan dengan negara lain, maka harga barang X dalam kondisi perdagangan bebas adalah Rp.100 per unit. Berapakah jumlah impor X negara A, dan berapa jumlah produksi X yang mampu diproduksi oleh produsen di negara A.
    Bila negara A menetapkan tarif impor terhadap barang X sebesar 50 % dari harga perdagangan bebas. Hitunglah harga barang X, jumlah impor, dan jumlah produksi domestik (setelah adanya tarif), tentukan pula keuntungan dan kerugian dengan adanya tarif tersebut. Gambarkan grafiknya.
5. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara tarif impor dengan kuota impor.
6. Jelaskan arti dan jenis-jenis dumping.
7. Sebutkan dan jelaskan alasan-alasan bagi pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan proteksi perdagangan internasional.
8. Sebutkan dan jelaskan secara singkat prinsip-prinsip GATT.
9. Kemukakan kesepakatan-kepakatan yang dicapai dalam Putaran Uruguay yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1995.
thumbnail
Judul: Pengertian dan Tujuan Kebijaksanaan Perdagangan Internasional
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh

Artikel Terkait Bisnis :

 
Copyright © 2013. About - Sitemap - Contact - Privacy
Template Seo Elite oleh Bamz